Bahwa dalam upaya mewujudkan Peraturan Menteri BUMN yang sinkron dan harmonis guna mendukung pengelolaan BUMN yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan diperlukan terobosan hukum dengan menggabungkan beberapa Peraturan BUMN terkait ke dalam 1(satu) Peraturan Menteri yang komprehensif.